Kasus
Audit Kas/Teller
Laporan
Fiktif Kas di Bank BRI Unit TapungRaya
Kepala Bank
Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tapung Raya, Masril (40) ditahan polisi. Ia terbukti
melakukan transfer uang Rp1,6 miliar dan merekayasa dokumen laporan keuangan. Perbuatan
tersangka diketahui oleh tim penilik/pemeriksa dan pengawas dari BRI Cabang Bangkinang
pada hari Rabu 23 Februari 2011 Tommy saat melakukan pemeriksaan di BRI Unit Tapung.
Tim ini menemukan kejanggalan dari hasil pemeriksaan antara jumlah saldo neraca
dengan kas tidak seimbang. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan
cermat, diketahu iadanya transaksi gantung yaitu adanya pembukuan setoran kas
Rp 1,6 miliar yang berasal BRIUnit Pasir Pengaraian II ke BRI Unit Tapung pada
tanggal 14 Februari 2011 yang dilakukanMasril, namun tidak disertai dengan
pengiriman fisik uangnya.Kapolres Kampar AKBP MZ Muttaqien yang dikonfirmasi
mengatakan, Kepala BRI Tapung Raya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di
sel Mapolres Kampar karenamentransfer uang Rp1,6 miliar dan merekayasa laporan
pembukuan.Kasus ini dilaporkan oleh Sudarman (Kepala BRI Cabang Bangkinang dan
Rustian
Martha pegawai BRI Cabang
Bangkinang. “Masril telah melakukan tindak pidana membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam
pembukuan atau laporan maupun dalam dokumen laporan kegiatan usaha, laporan
transaksi atau rekening Bank (TP Perbankan). Tersangka dijerat pasal yang disangkakan yakni pasal 49 ayat (1) UU
No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atasUU No. 7 tahun 1992 tentang
Perbankan dangan ancaman hukuman 10 tahun,” kata Kapolres.
Polres Kampar
telah melakukan penyitaan sejumlah barang bukti dokumen BRI serta melakukan koordinasi
dengan instansi terkait, memeriksa dan menahan tersangka dan 6 orang saksi
telah diperiksa dan meminta keterangan ahli.
PENYELESAIAN MASALAH
yaitu :
Skills Kemampuan yang diberikan harus sesuai dengan
bidang kerja yang ia lakukan.Kemudian kemampuan tersebut dikembangkan lebih
lanjut untuk meningkatkankontribusi karyawan pada perusahaan. Perusahaan
melakukan pelatihan pendidikan secara periodik kepada karyawan sesuaidengan
perkembangan teknologi yang berkembang.
Pembinaan ini
sangatlah penting karena setiap karyawan memiliki kepribadian yangberbeda jadi
attitude ini harus ditekankan kepada karyawan. Dalam hal ini karyawandiharapkan
dapat memiliki kepribadian yang baik sehingga dapat memperkecil
resikoterjadinya penyimpangan dari karyawan itu sendiri.
2 Prosedur Otoritas Yang Wajar
a) Harus ada
batas transaksi untuk masing-masing teller dan head teller.
b) Penyimpanan
uang dalam khasanah harus menggunakan pengawasan ganda.
c) Teller secara
pribadi tidak diperkenankan menerima kuasa dalam bentuk apapundari nasabah
untuk melaksanakan transaksi atas nasabah tersebut.
d) Teller secara
pribadi dilarang menerima titipan barang atau dokumen pentingmilik nasabah.
3.Dokumen dan catatan yang cukup
a) Setiap
setoran/penarikan tunai harus dihitung dan dicocokan dengan buktisetoran/
penarikan. Setiap bukti setoran/ penarikan harus diberi cap identifikasiteller
yang memproses.
b) Setiap transaksi
harus dibukukan secara baik dan dilengkapi dengan buktipendukung seperti Daftar
Mutasi Kas,
Cash
Register (daftar persediaan uangtunai
berdasarkan kopurs/masing-masing pecahan)
4.Kontrol fisik atas uang tunai dan
catatan
a)Head teller harus memeriksa saldo kas, apakah
sesuai dengan yang dilaporkanoleh teller.
b)Head
teller harus menghitung saldo uang tunai pada box teller sebelum teller
yangbersangkutan cuti atau seteleh teller tersebut absen tanpa pemberitahuan.
c)Setiap
selisih harus diindentifikasi, dilaporkan kepada head teller dan
pemimpincabang, diinvestigasi dan dikoreksi.
d) Selisih
uang tunai yang ada pada teller ataupun dalam khasanah harus dibuatkanberita
acara selisih kas.
e)
Area teller/ counter/khasanah adalah area terbatas dalam arti selain petugas
ataupejabat yang berwenang, tidak diperbolehkan masuk.
f)
Teller dilarang membawa tas, makanan, ataupun perlengkapan pribadi ke
counterarea.
5. Pemeriksaan yang dilakukan oleh
unit yang independen
a)
Setiap hari Unit Kontrol Intern harus memeriksa
transaksi-transaksi yang berasaldari unit kas.
b)
Secara periodik saldo fisik harus diperiksa
oleh SKAI.
c)
Pemimpin Cabang melakukan pemeriksaan kas
dadakan.
Contoh
Kasus Etika Profesional
Frank Dorrance, seorang manajer
audit senior untuk Bright and Lorren,CPA baru saja diinformasikan bahwa
perusahaan berencana untuk mempromosikannya menjadi rekanan pada 1 atau 2 tahun
ke depan bila ia terus memperlihatkan tingkat mutu yang tinggi sama seperti
masa sebelumnya. Baru saja Frank ditugaskan untuk mengaudit Machine
International sebuah perusahaan grosir besar yang mengirimkan barang keseluruh
dunia yang merupakan klien Bright and Lorren yang bergengsi. Selama audit,
Frank menentukan bahwa Machine International menggunakan metode pengenalan
pendapatan yang disebut “tagih dan tahan” yang baru saja dipertanyakan oleh
SEC. Setelah banyak melakukan riset, Frank menyimpulkan bahwa metode pengenalan
pendapatan tidaklah tepat untuk Machine International. Ia membahas hal ini
dengan rekanan penugasan yang menyimpulkan bahwa metode akuntansi itu telah
digunakan selama lebih dari 10 tahun oleh klien dan ternyata tepat. Frank
berkeras bahwa metode tersebut tepat pada tahun sebelumnya tetapi peraturan SEC
membuatnya tidak tepat tahun ini. Frank menyadari tanggung jawab rekan itu
untuk membuat keputusan akhir, tetapi ia merasa cukup yakin untuk menyatakan
bahwa ia merencanakan untuk mengikuti persyaratan SAS 22 (AU 311) dan
menyertakan sebuah pernyataan dalam kertas kerja bahwa ia tidak setuju dengan
keputusan rekannya. Rekan itu memberitahukan Frank bahwa ia tidak akan
mengizinkan pernyataan demikian karena potensi implikasi hukum. Namun, ia mau
menulis sebuah surat kepada Frank yang menyatakan bahwa ia mengambil tanggung
jawab penuh untuk keputusan akhir bila timbul suatu permasalahan hukum. Ia
menutup dengan mengatakan, “Frank, rekan harus bertindak seperti rekan. Bukan
seperti meriam lepas yang berusaha untuk membuat hidup menjadi sulit bagi rekan
mereka. Anda masih harus bertumbuh sebelum saya merasa nyaman dengan anda
sebagai rekan.”
Solusi :
Solusi :
pada kasus di atas, kita dapat
menggunakan pendekatan enam langkah untuk menyelesaikan dilema etis tersebut,
antara lain :
Terdapat fakta-fakta yang relevan. Dalam kasus
ini, fakta-fakta tersebut adalah :
Metode pengenalan pendapatan yang digunakan Machine International merupakan metode yang dipertanyakan oleh pihak SEC.
Metode pengenalan pendapatan yang digunakan Machine International merupakan metode yang dipertanyakan oleh pihak SEC.
Setelah melakukan riset, Frank menemukan bahwa
metode tersebut tidak sesuai bagi Machine Internatioal. Frank mengetahui bahwa
metode tersebut memang tepat pada tahun sebelumnya tetapi peraturan SEC
membuatnya tidak tepat tahun ini.
Frank merencanakan untuk mengikuti persyaratan SAS 22 (AU 311) dan menyertakan sebuah pernyataan dalam kertas kerja bahwa ia tidak setuju dengan keputusan rekannya.
Rekannya meminta Frank agar sependapat dengan dirinya untuk menyetujui penggunaan metode tersebut karena metode tersebut telah digunakan selama bertahun-tahun dan diyakini ketepatannya.
Rekannya menawarkan surat pernyataan bahwa bila terjadi suatu permasalahan hukum, maka ia mengambil tanggung jawab penuh akan hal tersebut.
Frank merencanakan untuk mengikuti persyaratan SAS 22 (AU 311) dan menyertakan sebuah pernyataan dalam kertas kerja bahwa ia tidak setuju dengan keputusan rekannya.
Rekannya meminta Frank agar sependapat dengan dirinya untuk menyetujui penggunaan metode tersebut karena metode tersebut telah digunakan selama bertahun-tahun dan diyakini ketepatannya.
Rekannya menawarkan surat pernyataan bahwa bila terjadi suatu permasalahan hukum, maka ia mengambil tanggung jawab penuh akan hal tersebut.
Mengidentifikasi isu-isu etika berdasarkan
fakta-fakta tersebut.
Isu etika dari dilema tersebut adalah apakah merupakan hal yang etis bagi Frank untuk mengeluarkan pernyataan bahwa ia tidak setuju dengan keputusan rekannya mengingat rekan merupakan orang yang membuat keputusan akhir serta berada di atas kedudukannya saat ini sebagai manajer senior.
Isu etika dari dilema tersebut adalah apakah merupakan hal yang etis bagi Frank untuk mengeluarkan pernyataan bahwa ia tidak setuju dengan keputusan rekannya mengingat rekan merupakan orang yang membuat keputusan akhir serta berada di atas kedudukannya saat ini sebagai manajer senior.
- Konsekuensi dari setiap alternatif :
Jika ia menyetujui pendapat dan tawaran surat
pertanggung jawaban dari rekannya kemungkinan hal ini dapat berpengaruh besar
bagi hasil audit ini nantinya. Jika timbul permasalahan hukum maka hal ini
dapat membuat perusahaanya (Bright and Lorren,CPA), rekannya, dan ia sendiri
dituntut oleh kliennya karena melakukan kesalahan selama pelaksanaan audit.
- Tindakan Yang tepat
Keputusan sepenuhnya berada di tangan Frank,
tentunya ia harus mempertimbangkan masak-masak akan dilema yang diadapinya saat
ini. Secara ekstrim, jika ia tetap menjunjung akan SPAP dan PSAK maka ia akan
tetap menuliskan ketidak setujuannya akan keputusan rekannya dalam menangani
kasus tersebut mengingat metode akuntansi yang digunakan klien tidaklah sesuai
dengan aturan yang diberikan SEC. Namun jika ia menyetujui pendapat rekannya
maka kemungkinan ia akan memperoleh kedudukannya sebagai rekan yang akan ia
peroleh 1 atau 2 tahun ke depan serta adanya pandangan bahwa ia telah
menunjukkan sikap menghargai dan menghormati keputusan rekannya. Sementara di
satu pilihan lainnya Frank dapat memilih untuk tidak melakukan kegiatan
penugasan tersebut melihat adanya risiko yang cukup besar pada hasil auditnya
nanti.
AUDIT ASSET TETAP
Sebuah Kasus Audit Asset Tetap
Sebuah Kasus Audit Asset Tetap
Pada Desember 2006 Indonesia Corruptin Watch (ICW) melaporkan kasus dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam ruislaag (tukar guling) antara asset PT. Industri Sandang Nusantara (ISN), sebuah BUMN yang bergerak di bidang tekstil, dengan asset PT. GDC, sebuah perusahaan swasta.
Dalam ruislaag tersebut PT. ISN menukarkan tanah seluas 178.497 meter persegi di kawasan Senayan dengan Tanah seluas 47 hektar beserta Pabrik dan mesin di karawang.
Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) semester II Tahun Anggaran 1998/1999, menyatakan ruislaag itu berpotensi merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 121,628 miliar.
Kerugian itu terdiri dari kekurangan luas bangunan pabrik dan mesin milik PT. GDC senilai Rp. 63,954 miliar, berdasarkan penilaian aktiva tetap oleh PT. Sucofindo pada 1999; penyusutan nilai asset pabrik milik PT. GDC senilai Rp. 31,546 miliar; dan kelebihan perhitungan harga tanah senilai Rp. 0,127 miliar. Selain itu juga ditemukan bahwa terdapat nilai saham yang belum dibayarkan oleh PT. GDC sebesar Rp. 26 miliar.
Telaah Kasus
Dalam kasus Ruislaag di atas, karena ketidakjelasan prosedur dan syarat-syarat tukar guling asset, sehingga sangat rawan untuk diselewengkan.
Seharusnya keputusan Tukar Guling tidak hanya menjadi wewenang salah satu pejabat saja, melainkan melibatkan beberapa pejabat sebagai pengendali dan control yang baik. Selain itu juga diperlukan sebuah aturan baku oleh perusahaan mengenai tukar guling, sehingga kemungkinan penyelewengan menjadi berkurang.
Diperlukan juga control dari lembaga bersangkutan terhadap penelitian tim penilik yang meneliti kelengkapan mengenai status asset, dokumen kelengkapan asset, sehingga tidak ada manipulasi dari nilai asset tersebut serta proses tukar menukar.
Walaupun menggunakan jasa Appraisal, penilaian asset tetap juga tetap harus diawasi untuk mencegah kecurangan-kecurangan.
Dari kasus diatas dapat dibuktikan bahwa PT. ISN memiliki pengendalian intern yang sangat buruk. Sehingga PT. ISN rawan dicurangi oleh rekanan-rekanan bisnisnya maupun oleh oknum-oknum pejabat perusahaan yang ingin mengambil keuntungan. Oleh karena itu hal pertama yang harus dibenahi oleh PT. ISN adalah soal Pengendalian Internnya.
Kasus Audit Umum PT KAI
Menerapkan proses GCG (Good Corporate
Governance) dalam suatu perusahaan Pembedahan kasus-kasus yang telah
terjadi di perusahaan atas proses pengawasan yang efektif akan menjadi
pembelajaran yang menarik dan kiranya dapat kita hindari apabila kita
dihadapkan pada situasi yang sama.
bukan suatu proses yang mudah.
Diperlukan konsistensi, komitmen, dan pemahaman yang jelas dari seluruh
stakeholders perusahaan mengenai bagaimana seharusnya proses tersebut
dijalankan. Namun, dari kasus-kasus yang terjadi di BUMN ataupun Perusahaan
Publik dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa penerapan proses GCG belum
dipahami dan diterapkan sepenuhnya.
Salah satu contohnya adalah kasus
audit umum yang dialami oleh PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI). Kasus ini
menunjukkan bagaimana proses tata kelola yang dijalankan dalam suatu perusahaan
dan bagaimana peran dari tiap-tiap organ pengawas dalam memastikan penyajian
laporan keuangan tidak salah saji dan mampu menggambarkan keadaan keuangan
perusahaan yang sebenarnya.
Kasus PT. KAI berawal dari
perbedaan pandangan antara Manajemen dan Komisaris, khususnya Ketua Komite
Audit dimana Komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan
yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal. Komisaris meminta untuk dilakukan
audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai
dengan fakta yang ada. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus PT.
KAI adalah rumitnya laporan keuangan PT. KAI. Perbedaan pandangan antara
manajemen dan komisaris tersebut bersumber pada perbedaan mengenai:
1. Masalah piutang PPN.
Piutang PPN per 31 Desember 2005
senilai Rp. 95,2 milyar, menurut Komite Audit harus dicadangkan penghapusannya
pada tahun 2005 karena diragukan kolektibilitasnya, tetapi tidak dilakukan oleh
manajemen dan tidak dikoreksi oleh auditor.
2. Masalah Beban Ditangguhkan yang
berasal dari penurunan nilai persediaan.
Saldo beban yang ditangguhkan per 31 Desember 2005 sebesar Rp. 6 milyar yang merupakan penurunan nilai persediaan tahun 2002 yang belum diamortisasi, menurut Komite Audit harus dibebankan sekaligus pada tahun 2005 sebagai beban usaha.
Saldo beban yang ditangguhkan per 31 Desember 2005 sebesar Rp. 6 milyar yang merupakan penurunan nilai persediaan tahun 2002 yang belum diamortisasi, menurut Komite Audit harus dibebankan sekaligus pada tahun 2005 sebagai beban usaha.
3. Masalah persediaan dalam
perjalanan.
Berkaitan dengan pengalihan
persediaan suku cadang Rp. 1,4 milyar yang dialihkan dari satu unit kerja ke
unit kerja lainnya di lingkungan PT. KAI yang belum selesai proses akuntansinya
per 31 Desember 2005, menurut Komite Audit seharusnya telah menjadi beban tahun
2005.
4. Masalah uang muka gaji.
Biaya dibayar dimuka sebesar Rp.
28 milyar yang merupakan gaji Januari 2006 dan seharusnya dibayar tanggal 1 Januari
2006 tetapi telah dibayar per 31 Desember 2005 diperlakukan sebagai uang muka
biaya gaji, yang menurut Komite Audit harus dibebankan pada tahun 2005.
5. Masalah Bantuan Pemerintah Yang
Belum Ditentukan Statusnya (BPYDBS) dan Penyertaan Modal Negara (PMN).
BPYDBS sebesar Rp. 674,5 milyar
dan PMN sebesar Rp. 70 milyar yang dalam laporan audit digolongkan sebagai pos
tersendiri di bawah hutang jangka panjang, menurut Komite Audit harus
direklasifikasi menjadi kelompok ekuitas dalam neraca tahun buku 2005.
Beberapa hal yang direfentifikasi
turut berperan dalam masalah pada laporan keuangan PT. KAI Indonesia:
1. Auditor internal tidak berperan
aktif dalam proses audit, yang berperan hanya auditor Eksternal.
2. Komite audit tidak ikut serta
dalam proses penunjukkan auditor sehingga tidak terlibat proses audit.
3. Manajemen (tidak termasuk
auditor eksternal) tidak melaporkan kepada komite audit dan komite audit tidak
menanyakannya.
4. Adanya ketidakyakinan manajemen
akan laporan keuangan yang telah disusun, sehingga ketika komite audit
mempertanyakan manajemen merasa tidak yakin.
Terlepas dari pihak mana yang
benar, permasalahan ini tentunya didasari oleh tidak berjalannya fungsi check
and balances yang merupakan fungsi substantif dalam perusahaan. Yang terpenting
adalah mengidentifikasi kelemahan yang ada sehingga dapat dilakukan
penyempurnaan untuk menghindari munculnya permasalahan yang sama di masa yang
akan datang.
Berikut ini beberapa solusi
dan rekomendasi yang disarankan kepada PT KAI untuk memperbaiki kondisi
yang telah terjadi:
1. Apabila Dewan Komisaris ini
merasa direksi tidak capable (mampu) memimpin perusahaan, Dewan Komisaris dapat
mengusulkan kepada pemegang saham untuk mengganti direksi.
2. Diperlukannya kebijaksanaan
(wisdom) dari Anggota Dewan Komisaris untuk memilah-milah informasi apa saja
yang merupakan private domain.
3. Komunikasi yang intens sangat
diperlukan antara Auditor Eksternal dengan Komite Audit.
4. Komite Audit sangat
mengandalkan Internal Auditor dalam menjalankan tugasnya untuk mengetahui
berbagai hal yang terjadi dalam operasional perusahaan.
5. Komite Audit tidak memberikan
second judge atas opini Auditor Eksternal, karena opini sepenuhnya merupakan
tanggung jawab Auditor Eksternal.
6. Harus ada upaya untuk
membenarkan kesalahan tahun-tahun lalu, karena konsistensi yang salah tidak
boleh dipertahankan.
7. Komite Audit tidak berbicara
kepada publik karena esensinya Komite Audit adalah organ Dewan Komisaris
sehingga pendapat dan masukan Komite Audit harus disampaikan kepada Dewan Komisaris.
Apabila Dewan Komisaris tidak setuju dengan Komite Audit, tetapi Komite Audit
tetap pada pendiriannya, Komite Audit dapat mencantumkan pendapatnya pada
Laporan Komite Audit yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan.
8. Manajemen menyusun laporan
keuangan secara tepat waktu, akurat dan full disclosure.
9. Komite Audit dan Dewan
Komisaris sebaiknya melakukan inisiatif untuk membangun budaya pengawasan dalam
perusahaan melalui proses internalisasi, sehingga pengawasan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari setiap organ dan individu dalam organisasi.
PT.
MATAHARI KAHURIPAN INDONESIA
INTERNAL AUDIT DIVISION
INTERNAL AUDIT DIVISION
1. Di salah satu propinsi, PT.
MAKIN mendapat tawaran dari pemerintah daerah untuk berinvestasi mengembangkan
perkebunan kelapa sawit seluas 40.000 ha. Data-data pendukung areal belum
tersedia, seperti :
- Kondisi fisik areal (topografi,
tanah, iklim, sosial masyarakat, prasarana dan lain-lain) belum diketahui.
- Status penggunaan areal (atau status kawasan hutan) belum diketahui.
- Penggunaan areal oleh pihak lain belum diketahui
- Respon pemerintah daerah sangat baik
- Respon masyarakat ada yang mendukung dan ada juga yang kontra (tidak berminat).
- Status penggunaan areal (atau status kawasan hutan) belum diketahui.
- Penggunaan areal oleh pihak lain belum diketahui
- Respon pemerintah daerah sangat baik
- Respon masyarakat ada yang mendukung dan ada juga yang kontra (tidak berminat).
Seandainya PT. MAKIN berminat
untuk berinvestasi di propinsi tersebut tindakan dan strategi apa yang harus
dilakukan untuk meyakinkan areal yang ditawarkan oleh pemda itu layak atau
tidak layak dibuka ?.
2. Setelah ditelaah lebih dalam
mengenai kondisi lahan, ternyata diperoleh data-data pendukung sebagai berikut
:
- Kondisi fisik areal : 50 %
gambut (50 % gambut dalam, 50 % gambut dangkal).
50 % kering (75 % landai, 25 % agak bergelombang)
Solum tanah di areal kering 25 % dangkal (< 60 cm) dan berbatu-batu.
Curah hujan 1.800 – 2.000 mm/thn, bulan kering = 2 bulan
Tinggi di atas permukaan laut = 50 m
50 % kering (75 % landai, 25 % agak bergelombang)
Solum tanah di areal kering 25 % dangkal (< 60 cm) dan berbatu-batu.
Curah hujan 1.800 – 2.000 mm/thn, bulan kering = 2 bulan
Tinggi di atas permukaan laut = 50 m
- Calon areal berada dalam kawasan
budidaya kehutanan (KBK) dan masih dalam wacana pemda untuk diusulkan ke
Departemen Kehutanan menjadi kawasan budidaya non kehutanan (KBNK).
- Didalam calon areal masih ada
perusahaan HPH/HTI yang sudah tidak aktif.
- Tidak ada sungai besar yang
dapat digunakan untuk transportasi hasil produksi, sehingga jalur transportasi
harus melalui darat. Jarak 100 km.±lokasi dengan ibukota/pelabuhan terdekat
- Keadaan sosial masyarakat
beragam ada yang antusias, ada yang ragu-ragu dan ada yang kontra. Masyarakat
yang berminat kemitraan dengan perusahaan menginginkan porsi 50:50.
- Dan setelah dikalkulasi*)
ternyata nilai kelayakan proyek sebagai berikut :
- IRR = 16,71 %, dimana tingkat suku bunga bank = 16 %
- NPV = positif
- IRR = 16,71 %, dimana tingkat suku bunga bank = 16 %
- NPV = positif
Berdasarkan data-data diatas, apa
yang harus direkomendasikan kepada PT. MAKIN, setuju berinvestasi atau tidak
setuju berinvestasi ?
Keterangan : *) belum
memperhitungkan potensial biaya dalam pengurusan perizinan areal dan potential
loss akibat permasalahan sosial dan overlapping areal).
The Buffet At Wynn Las Vegas - Mapyro
BalasHapusGet directions, reviews and information for The Buffet At 영주 출장안마 Wynn Las Vegas in Las Vegas, NV. 정읍 출장안마 This upscale resort features 포커 족보 a full-service 양주 출장샵 spa, a seasonal Olympic-sized Rating: 하남 출장마사지 4.4 · 13 votes